Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman menyampaikan bahwa mayoritas fraksi di parlemen menolak usulan PDIP yang ingin Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau di bawah TNI.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan menyatakan RUU Perampasan Aset tidak masuk ke kategori tindak pidana korupsi. Ia menyebut, RUU Perampasan masuk ke kategori tindak pidana umum atau ke ranah hukum perdata.
Merosotnya prestasi dunia olahraga Indonesia di kancah Internasional, dipelototi oleh Komisi X DPR RI. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani mengatakan, pertumbuhan prestasi olahraga di Indonesia terus menunjukan tren negatif.
Rapat Paripurna Ke-7 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengumumkan bahwa Pimpinan DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) perihal Calon Pimpinan (Capim) KPK dan Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk periode 2024-2029.
Komisi VIII DPR RI menunda rapat dengan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dengan agenda membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2025, padahal sebelumnya rapat itu dijadwalkan digelar hari ini.
Komisi II DPR RI buka suara, terkait Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) Mobile milik KPU RI pada Pilkada 2024. Komisi II DPR mengatakan, aplikasi Sirekap tidak bisa dijadikan acuan dalam hal rekapitulasi suara Pilkada 2024.
DPR RI menyetujui untuk mengangkat mantan Menteri PUPRnyang juga Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadmuljono sebagai Kepala OIKN definitif.