CARAPANDANG - Koalisi Masyarakat Sipil menyorot beberapa rangkaian keputusan yang di ambil oleh pemerintah terkait menanggapi isu demonstrasi ricuh yang telah terjadi sepekan belakangan ini. 

Seperti di beritakan CARAPANDANG.COM sebelumnya, Koalisi menilai ada sikap "gagal paham" dari Presiden dan pemimpin partai usai bertemu pada 31 Agustus 2025 lalu.

Selanjutnya, ada beberapa hal yang juga di soroti oleh Koalisi terkait sikap pemerintah. 

Presiden Prabowo menjadi tokoh utama yang di sorot Koalisi. Menurut mereka, saat masyarakat menyuarakan semua protes mereka, Prabowo malah menggiring arah represi baru dengan menyebut bahwa demonstran adalah pelaku makar dan terorisme, jelas ini membahayakan segenap bangsa dan nyawa rakyat Indonesia. 

"Seharusnya Presiden membentuk Tim Independen yang dipimpin oleh Komnas HAM dan melibatkan lembaga-lembaga independen serta ahli dan perwakilan kelompok masyarakat sipil untuk mengungkapkan dugaan-dugaan kekerasan dan kerusuhan yang terjadi," tutur mereka.

Selain itu, Presiden Prabowo juga di tuding semakin salah kaprah dengan memerintahkan TNI terlibat dalam urusan keamanan, di mana TNI sesuai dengan mandat UUD Negara RI Tahun 1945, UU TNI dan UU Pertahanan adalah alat negara untuk fungsi pertahanan.

Seperti di ketahui bersama bahwa TNI di perintahkan turun ke jalan untuk mengamankan kegiatan demo, dengan dalih membantu pihak kepolisian, hingga menjaga keamanan rumah para pejabat pemerintah.